KEBEBASAN & KEBEBASAN BEREKSPRESI DALAM RANAH AGAMA

freedom-taqi-okeKebebasan adalah satu hal yang sangat penting untuk dibahas, sebab kebebasan itu mengandaikan banyak hal. Bahkan esensi agama dalam hubungannya dengan manusia terletak pada kata memiliki kebebasan. Lalu apa kebebasan itu? Era reformasi adalah era kebebasan, dimana setelah sekian lama (masa orde lama) terjadi banyak pembatasan. Maka era reformasi adalah era kebebasan. Walaupun terkadang dikatakan kebebasan yang kebablasan. Era informasi menjadi era berita dan informasi hoax. Saling menfitnah, memberikan opini yang kurang bertanggungjawab dengan media-media yang tidak jelas. Karena itu pemerintah mulai melakukan penetrasi dan pembatasan-pembatasan. Mulai undang-undang IT, Cyber-Crime sampai sertifikasi muballih/khotib yang cukup menghebohkan. Pertanyaan yang bisa diajukan adalah sampai dimana kebebasan kita, apa itu kebebasan dan bagaimana kebebasan itu mungkin/bisa dibatasi. Siapa yang boleh membatasi kebebasan itu, seberapa hak pemerintah/negara dalam membatasi kebebasan manusia dst.

MAKNA KEBEBASAN

Banyak definisi tentang kebebasan diantaranya adalah 1) Kebebasan dalam artian Kemandirian. Siapapun harus mandiri, tidak dibawah pengaruh atau bergantung pada selainnya, serta tak satupun makna ketergantungan yang dapat diterapkan kepadanya. Jelas ini sulit diterima baik secara ontologis, filosofis maupun sosial. Sebab manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan, baik dipengaruhi lingkungan, tempat dia lahir, pendidikan dan secara asli manusia tergantung secara keberadaan dari ada lain.                    2) Kebebasan sebagai kehendak bebas (Free-Will). Apakah ada elemen-elemen tertentu yang memaksa manusia melakukan tindakan tertentu, bahkan dalam menerima suatu ide atau pemikiran tertentu. Para determinisme, mulai determinisme sejarah, pendidikan, gen, dan seterusnya mengatakan bahwa, manusia dalam bertindak tidak bebas tetapi ditentukan oleh sejarah sebelumnya, dan mereka tidak mampu mengelak darinya. Perilakunya dipengaruhi oleh genetika yang diterimanya. Perilakunya sekarang ditentukan oleh pendidikan yang diterima sebelumnya. Pernyataan, Bahwa semua itu mempengaruhi perilaku kita saat ini adalah ‘ya’. Tetapi bahwa semua itu mendeterminasi/memaksa kita melakukan itu, adalah salah. Kita punya otonomi. Sebab bila tidak maka absurd-lah semua urusan teologis, keadilan Tuhan, perintah-larangan, surga-neraka dll. Kita secara sederhana dapat membuktikan bahwa, tangan kita itu kita gerakkan dengan kehendak kita atau tangan itu bergerak sendiri/gemetar. Maulawi dalam hubungannya dengan masalah ini mengatakan; Itu yang engkau katakan saya harus melakukan ini atau itu,  Apakah itu sendiri berdasarkan kehendak bebas, Wahai Tuan!  3) Kebebasan sebagai Keterikatan Minimal. Artinya bukan kebebasan absolut yang ada, tetapi keterikan tertentu pada yang lain. Dikatakan bebas saat ia tidak terikat pada yang lain selain Tuhan. Sehingga ada keterikatan tertentu yaitu pada Tuhan, tetapi itu dikatakan kebebasan. Disini dimaknai bahwa kita bebas saat melakukan perintah dan larangan dari Tuhan, sebab diandaikan bahwa perintah dan larangan Tuhan itu aslinya adalah sekedar konfirmasi Tuhan pada kita, bahwa itu adalah kehendak kita. Jadi bebas bila kita melakukan apa yang kita kehendaki asli… dan kehendak asli/fitri kita itu ditunjukkan atau dikonfirmasi oleh tuhan lewat perintah dan larangan. “Ini lho yang kamu suka wahai manusia”, maka itu menjadi perintah. Dan “ini lho yang tidak kamu suka wahai manusia”, maka itu menjadi larangan. 4) Kebebasan dalam teriminologi hukum dan politik kontemporer adalah, mereka/manusia memiliki hak hakiki, apapun tidak boleh membelenggunya (termasuk Tuhan, agama/kepercayaan/ideologi) kecuali dirinya sendiri yang menyepakatinya.

Bagaimana Islam/Agama mengatur dan mendefinisikan kebebasan itu? Manusia secara asli, build-in memiliki rasio dan kehendak. Karena kedua hal itu, diperlukan aturan rasional/moral dan Hukum/legal/Memaksa. Perbedaan mendasar hukum moral dengan atural legal adalah bahwa dalam atural moral tak seorangpun menjamin pelaksanaannya, sehingga yang melanggarnya dapat dihukum. Jika seorang Islam tidak melakukan sholat, maka itu adalah pelanggaran moral. Negara Pemerintahan (Islam) tidak akan menghukumnya. Berbeda bila mereka ngebut dijalan, dimana itu bisa mengganggu yang lain, maka pemerintah akan memberikan hukuman kepadanya. Semua manusia akan menerima bahwa pemerintah diizinkan dan diberikan hak legal untuk membatasi kebebasan manusia dalam artian adanya hukum. Tetapi pertanyaannya adalah sejauh mana sebuah hukum yang membatasi dan mengatur kebebasan menadapat pembenaran??

Ulama dan Filosof, Taqi Mizbah Yazdi dalam bukunya, Freedom, the Unstated facts and Point (2006 : 37), mengatakan, semua orang sepakat bahwa apabila kehidupan dan harta yang diganggu atau aksi seseorang dianggap membahayakan lain, maka hukum harus bertindakdan mencegah siapapun, misalnyanya, mengarahkan moncong bedil ke kepala orang lain lalu menembaknya begitu saja!  Sekarang, setelah mengakui fakta bahwa sebuah hukum berhak membatasi kebebasan yang berpotensi merusak atau membahayakan orang lain, timbul pertanyaan berikutnya; Apakah para pembuat hukum membatasi kebebasan manusia hanya jika kebebasan itu berpotensi merusak barang-barang material selainnya sehingga barang material yang sudah dirusak itu dikembalikan ke pemiliknya (atau yang setimpal); ataukah dalam proses pembuatan perumusan hukum, aspek religius, spiritual, dan istilah-istilah lain yang berkaitan dengan kepentingan manusiawi juga harus ikut dipertimbangkan berbarengan dengan faktor lain sebelum hukum tersebut dilaksanakan? Disini terjadi perbedaan hukum sekuler/barat dan Hukum Agama.

Kita tahu bahwa seluruh manusia rasional didunia ini menolak kebebasan absolut. Pertanyaannya adalah sampai sejauh mana ruang lingkup hukum mendukung dan membatasi kebebasan? Berdasarkan perspektif budaya ketuhanan/agama dan budaya Barat, muncul dua jawaban berbeda terhadap pertanyaan ini. Berdasarkan budaya Barat (kecondongannya) ; kebebasan akan dibatasi kapan saja itu mengancam kepentingan material manusia. Apabila kebebasan mengancam nyawa, kesehatan, dan harta benda milik manusia, maka hukum memberikan pembatasan terhadapnya. Oleh karena itu, jika hukum mengatakan bahwa merawat kesehatan diperlukan dan air layak minum tidak boleh diracuni karena membahayakan hidup orang banyak, memaksakan pembatasan terhadap kebebasan dapat diterima agar keselamatan para individu dapat terlindungi. Tidak diragukan lagi, hukum ini akan diterima oleh semua orang. Jika demikian, maka dalam kasus mengancam kesucian, kebahagiaan abadi, dan nilai-nilai spiritual, serta hal yang akan mencemari batin manusia, apakah hukum harus menghambatnya atau tidak? Di sinilah kemudian munculnya perbedaan perspektif budaya ketuhanan dan perspektif budaya Barat ( Yazdi, hal 49). Penjelasannya cukup baik, sayang Yazdi menurut saya terlalu condong ke pandangan dunia spiritual, sehingga melihat barat terlalu/murni materialisme. Padahal Barat juga menghalangu bahkan menghukum anak-anak yang menonton film porno di bioskop atau minum-minum dengan hukuman tegas, bahkan seringkali lebih konsekuen dari negara-negara Islam/Agama.

Dari sudut pandang ketuhanan, manusia bergerak menuju tuhan dan kesempurnaan abadi. Dalam pada itu, hukum diharapkan dapat melampangkan jalan bagi para pejalan ini, dengan mengenyahkan segala aral yang melintang yang di sepanjang jalan (dalam kasus ini, hukum yang dii rujuk adalah hukum legal dan administratif, dengan penjamin pelaksananya adalah pemerintah, dan juga segala yang berkaitan dengan individual. Kadang kelompok Islam mengutip ayat, ….”Kami beriman kepada sebagian dan mengingkari sebagian yang lain, dan mencari jalan tengah diantaranya; mereka itulah orang kafir sebenar-benarnya” (An Nisa : 151).

Padahal permasalahannya tidak sesederhana itu (menurut saya), masalahnya adalah 1) Ummat Islam (dalam koridor islam) mesti berhukum pada Islam. Pertanyaannya adalah apakah orang yang tidak berhukum padanya layak dihukum? Jawabnya tidak, sebab al Qur’an sebelum menjadi legal, maka itu menjadi ikatan moral atau kesalahan moral. 2) Apakah manusia bisa menjadikan itu legal? Jawabnya adalah boleh, dengan syarat itu disepakati oleh seluruhnya peserta/yang akan terkena hukum itu. Disini demokrasi ‘kebenaran’ (kesepakatan ulama atau rakyak, baik itu teokrasi atau demokrasi) berlaku. Permasalahan yang muncul adalah apabila ada ketidaksepakatan, dalam masalah, dalam tafsir dan kebijakan, dalam skala prioritas lalu bagaimana? Seandainya berbeda madzab, berbeda agama, bagaimana itu bisa dirumuskan? Maka barat memberikan solusi dengan demokrasi. Dimana setiap orang punya hak untuk menentukan, dan bila mereka bersepakat itu, maka kesepakatan itu mengikat mereka. Artinya bukan agama penentunya, tetapi manusia-manusia itu (humanisme, antropormisme dan sekuler katanya) dengan diskursus, wacana, dialog intersubjektif. Saya pikir Islam juga sama, hanya pengambilan premis-premisnya didapat dari aturan Islam. Tetapi itu mesti diwacanakan, didiskursuskan.

Pertanyaan menarik yang diajukan Yazdi. Kalau terjadi diharuskan memilih antara kebutuhan/kemajuan ekonomi dan kepentingan agama/spiritual kita (Islam), mana yang harus dipilih? Bahkan demi mempertahankan revolusi-Islam misalnya, dampak-dampak ekonomi yang terjadi karena tekanan barat, apa yang mesti diambil/dipilih sebagai skala prioritas? (hal 53). Jawabnya (menurut saya) adalah; 1) Setiap individu memiliki skala prioritas sendiri-sendiri, karena permasalahan tidak sehitam-putih itu. 2) Secara normatif/moral kita bisa mengatakan spiritual semestinya lebih berharga daripada ekonomi/material. Tetapi itu urusan moral, bukan legal. 3) Barat mungkin dengan mudah mengatakan, ekonomi yang dipilih, tetapi tidak sesederhana itu, 4) Mereka dan juga kita/Islam, sudah seharusnya menggodok itu dalam demokrasi, dan kesepakatan demokrasi/individu-individu itulah suara kebenaran (ekonomi/spiritual). 5) Kita tidak bisa serta merta (dalam kasus), menjadikan agama sebagai landasan/tameng, mana yang semestinya diambil dan bukan (karena realitas kehidupan sangat beragam, dan setiap individu dalam kasus-kasus tertentu, hal itu hanya kewajiban moral bukan legal). Disinilah protes, diskusi dan ruang publik diberikan (tidak seperti dalam negara Arab yang kadang mengatakan berasas agama/Islam tetapi dalam realitasnya bisa otoriter).

Persoalan apapun yang murni individual dan personal serta secara keseluruhan termasuk dalam ruang lingkup kehidupan individu, tidak memiliki keterkaitan apapun dengan masalah hukum. Jenis urusan ini tercakup dalam bidang etika/moral (hal 67). Sehingga proposisi yang mengatakan bahwa secara hukum manusia bebas memiliki apapun keyakinan yang ingin dianutnya adalah tidak benar dan keliru. Sebab, hal ini dikarenakan cakupan hukum legal adalah perilaku dan hubungan sosial, sementar ihwal keyakinan adalah masalah personal dan individual yan berkaitan dengan hati. Artinya bebas berkeyakinan itu bukan secara hukum, tetapi secara normatif/HAM. Jadi, dalam hukum legal Islam (Islamic legal law), sebuah hukum yang berkaitan dengan keyakinan tidak positif juga tida negatif. “Tidak ada paksaan dalam agama.” (Al Baqarah 2: 256). Oleh karena itu pertanyaan tentang apakah dalam Islam terdapat kebebasan untuk berkeyakinan atau tidak, tidak relevan, sebab, Islam maupun sistem hukum lain tidak dapat membuat formulasi hukum positif atau negatif mengenai ihwal keyakinan. Lain hal bila suatu keyakinan diekspresikan, disampaikan, dan disebarluaskan, serta dilakukan suatu tindakan yang dimaksudkan untuk menarik perhatian orang lain kepadanya; semua itu (tercakup dalam lingkup tindakan sosial), sehingga hukum legal menjadi mungkin diberlakukan.

Pembahasan tentang apakah pers dan media massa ‘harus’ bebas dan ‘jangan’ bebas termasuk dalam kelompok kasus relasi nilai (etika). Dengan demikian, pembahasan seputar masalah ini membuka jalan bagi pembahasan yang berhubungan dengan berbagai hal fundamental lainnya, yaitu kriteria dan asal-mula bagi penetapan nilai-nilai.

Sebagian pihak meyakini bahwa rangkaian nilai harus didasari atas keinginan dan pilihan individu dalam setiap masyarakat. Artinya tidak ada nilai-nilai yang murni rasional dan universal. Sehingga nilai-nilai itu berubah-ubah dan tergantung situasi, kondisi, masyarakat dan kesepakat-kesepakatan bersama. Yazdi (hal 73) mengatakan, pendasaran ini tidak dapat diterima dan ia percaya bahwa seluruh nilai sosial tidak dapat ditentukan dengan melaksanakan jajak pendapat dan merujuk pada tuntutan publik. Sebaliknya, banyak nilai-nilai yang dikemukakan atas dasar kepentingan nyata manusia terlepas dari fakta bahwa nilai-nilai sosial harus memiliki fondasi rasional serta bersumber dari sebuah sistem yang terpadu dan logis. Karena itu, kriteria dan standar nilai mesti ditentukan.

Dengan menerima prinsip ini kata Yazdi (hal 73), segala sesuatu yang memiliki peran dalam capaian kesempurnaan akan menghasilkan nilai positif, dan la sesuatu berupa rintangan dalam pencapaian kesempurnaan akan dianggap sebagai yang bertentangan dengan nilai. Segala sesuatu yang membawa manusia ke arah ketuhanan adalah hal yang baik dan menjadi hal-hal yang sangat diinginkan; dan segala sesuatu yang memisahkan manusia dari Tuhan dan menggiringnya ke  kebendaan dan kebinatangan adalah buruk dan akan menghasilkan nilai negatif. Pemerintah Islam (dia merujuk ke Iran) dan negara juga wajib berusaha menjaga dan memberlakukan nilai-nilai, serta menghilangkan dan menghalangi pertumbuhan dan penyebaran setiap hal yang bertentangan dengannya.

Dalam hubungannya antara keyakinan dan ekspresi keyakinan, Yazdi (hal 76) mengatakan, apabila suatu keyakinan dan pemikiran sudah diekspresikan dalam bentuk lisan atau publikasi melalui majalah, buku dan surat kabar, maka semua itu bukan sebatas kebebasan berkeyakinan, melainkan sudah masuk dalam kebebasan berekspresi dan pers. Sehingga disini sudah masuk wilayah legal. Dengan demikian pidato dan tulisan sudah masuk wilayah sosial sehingga negara dan pemerintah berhak untuk memberlakukan hukum legal atas perilaku tersebut (hal 77).

Disinilah sebenarnya pendulum berjalan antara otoritarianisme atau demokrasi. Bila dengan alasan demi kebaikan bersama dan seterusnya, negara lalu memberikan segala macam pembatasan dan hukum/UU, negara menjadi sangat kuat bahkan tidak bisa dikritik dan seterusnya. Tetapi bila diarah sebaliknya, dengan alasan demokrasi, dengan alasan kebebsan, maka apapun boleh, apapun serba afirmatif, maka tidak ada nilai-nilai baku. Sehingga LGBT bisa melenggang diizinkan, padahal di Eropa dan AS saja, masih dalam perdebatan pro-kontra.

Muhammad Alwi, Peminat Agama dan Filsafat, Praktisi Pendidikan dan sedang studi S3 di Universitas Negeri Malang (Manajemen Pendidikan).

 

 

 

Tentang pendidikan positif

Kami adalah Pendidik, Guru, Dosen dan Trainer. Alumni Pasca Sarjana Univ Brawijaya Malang, sekarang studi lanjut di Department Psychology. Kami mengembangkan Seminar, Workshop, dan berbagai Test berbasiskan psikology. Mulai dari 1. Workshop berbasiskan Multiple Intelligence, Topografi Otak, Power Personality, Performance Barrier, Succes with Understanding Personality, Otak Kanan- Otak Kiri, bagaimana mengetahui dan memanfaatkannya untuk sukses dll. Semua itu untuk pengembnagan SDM dan Human Capital. Baik untuk Guru, anak-anak (TK, SD, SMP, SMA, PT), juga untuk karyawan Industri dan Perusahaan. 2. Test test yang mendukung workshop dan seminar diatas seperti; a) Test Multiple Intelligence, b) Test Personality, c) Test Performance Barrier dll. Konsep Kami adalah......Discovering Your Royal road to learning, achievable and Personal Satisfaction. Bagaimana caranya? Caranya dengan discovering your talent, your ability (dengan pemahaman, test), the right place....maka sukses dan bahagia akan mudah didapatkan. Positif Pendidikan adalah Pendidikan yang berusahan menjadikan pebelajar (siapapun yang belajar), akan mampu untuk meraih tidak hanya sukses (achievable) tapi juga bahagia (will-being). Success and Happy.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s